Keuangan

Asistensi Rehabilitasi Sosial

Terapi subtitusi, terapi ini digunakan untuk meminimalisir dampak buruk sakau , dokter dapat memberikan obat pengganti, agar keadaan pasien dapat stabil. Tahapan ini para dokter akan menentukan apakah pengguna memerlukan obat pengganti atau tidak. Sebab dalam beberapa kasus, penggunaan narkoba yang diputus secara tiba-tiba dapat membuat penggunanya menderita sakau / gejala putus zat. Untuk itu mereka perlu ditolong untuk disembuhkan dari kecanduan terhadap narkoba juga memulihkan perilaku mereka kembali. Apabila pecandu narkoba diputus masuk penjara yang terjadi kesembuhan dan pemulihan mereka sulit didapatkan.

Efek lain dari hal tersebut menyebabkan beban bagi negara yang harus membiayai terpidana narkotika selama menjalani masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Rehabilitasi merupakan salah satu poin penting dalam penanggulangan narkoba, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan dapat memutuskan tali supply dan demand penggunaan narkoba. Pengguna/pecandu narkoba yang proses rehabilitasinya tidak berhasil akan berpotensi untuk meningkatkan demand narkoba, sementara sesuai dengan amanat undang-undang tidak semua pengguna/pecandu dijatuhi hukuman penjara. Untuk itu, proses rehabilitasi pengguna/pecandu narkoba harus dilaksanakan secara tuntas sehingga tidak ada demand yang muncul kembali dari mantan pecandu/pengguna narkoba. Sesuai fungsinya, tempat rehabilitasi narkoba rawat inap itu bisa digunakan untuk merehabilitasi pengguna narkoba sambil menginap.

Karena itulah, Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No.35 tahun 2009 yang salah satu pasalnya mewajibkan pengguna narkoba untuk menjalani program rehabilitasi. Tujuannya untuk menghentikan ketergantungan sekaligus memulihkan kondisi mental dan sosial pengguna. Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Dari pengertian di atas, maka ada dua perbedaan mendasar mengenai Pengedar Narkotika dan Pecandu Narkotika. Selain itu, adapula Korban Penyalahgunaan Narkotika, yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam amanat undang-undang, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah Rehabilitasi Sosial mampu menekan penyalahgunaan narkotika di masyarakat? Untuk menjawabnya, kita harus mengetahui apa saja yang tergolong dalam penyalahgunaan narkotika. Sesuai UU No. 35 tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Pasal 112 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar. Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Masalah kesehatan bukan satu-satunya menjadi perhatian bagi kita terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, namun juga dampak sosial terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu aspek yang tidak bisa disepelekan. Menurut data yang terhimpun oleh BNN sepanjang tahun 2020 lalu, BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkotika. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap di mana 14 di antaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam Lapas. Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1247 orang.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button